Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
* Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan berjenjang dilakukan oleh Pengurus Ormas di tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
* Pengurus Ormas yang tidak berbadan hukum, melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah;
* Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang, dilakukan oleh Pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.

Untuk Ormas berbadan hukum, melaporkan keberadaan Ormas